Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno terkejut setelah mendapat penjelasan dari Direksi PT. PAL tentang status perusahaan yang masih numpang di tanah milik TNI AL.

"Saya minta penjelasan soal aset tanah PT PAL yang katanya masih punya TNI AL. Bagaimana ini sebenarnya apakah numpang, sewa menyewa atau penyertaan modal. Ini tentu harus diperjelas," kata Teguh dalam Kunjungan Kerja ke PT. PAL di Surabaya, Jatim, Kamis (14/2).

Ia menekankan sebagai BUMN yang menjadi industri strategis negara seharusnya posisi ini sudah harus diperjelas. Politisi dari Fraksi PAN ini juga meminta direksi menerangkan dokumen terkait kerja sama antara PT. PAL dan TNI.

"Mungkin perlu ditelusuri apakah benar TNI memiliki dokumen tanah ini. Dalam sejumlah kasus TNI malah tidak punya dokumennya, saya rasa negara harus berperan agar persoalan menjadi jelas," tandasnya.

Pimpinan sidang Sumarjati Arjoso yang juga Ketua BAKN meminta hal ini menjadi perhatian Direksi PT PAL. Kunjungan Kerja BAKN ke Jatim untuk mendorong sejumlah institusi menerapkan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara, sekaligus menindaklanjuti temuan Pemeriksaan BPK RI atas Kegiatan Penjualan, Pengadaan, Produksi, dan Investasi pada PT. PAL Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009, 2010, dan 2011 (Semester I). (iky)